Geologi

Jenis Tanah di Kota Semarang meliputi kelompok mediteran coklat tua, latosol coklat tua kemerahan, asosiai alluvial kelabu, Alluvial Hidromort, Grumosol Kelabu Tua, Latosol Coklat dan Komplek Regosol Kelabu Tua dan Grumosol Kelabu Tua. Berikut gambaran penyebaran jenis tanah beserta lokasi dan kemampuannya :

JENIS TANAH	LOKASI	% TERHADAP WILAYAH	POTENSI
Mediteran Coklat Tua	Kec. Tugu, Kec. Semarang Selatan, Kec. Gunungpati, Kec.Semarang Timur	30	Tanaman tahunan / keras, Tanaman Holtikultura, Tanaman Palawija
Latosol Coklat Tua Kemerahan	Kec. Mijen , Kec. Gunungpati	26	Tanaman tahunan / keras, Tanaman Holtikultura, Tanaman Padi
Asosiasi Aluvial Kelabu dan Coklat kekelabuhan	Kec. Genuk, Kec. Semarang Tengah,	22	Tanaman tahunan tidak produktip
Alluvial Hidromort Brumusul kelabu tua	Kec. Tugu, Kec. Semarang Utara, Kec. Kec. Genuk, Kec. Mijen,	22	Tanaman tahunan, Tanaman Holtikultura, Tanaman Padi

Red Number !!!!!!!!!!!!!

JAKARTA – Pernah mendengar isu mengenai nomor telepon berwarna merah yang cukup meresahkan masyarakat? Ternyata isu tersebut sempat merebak di Kamboja dan hasilnya hanya sebuah kebohongan.

Klo ada yg tlpn NO BERWRN MERAH jgn diangkat krn bs MENELAN JIWA, hr ini disiarkan dibrita,tjd dijkt&duri, n SDH TERBUKTI, skrg msh diusut o/ pihak KEPOLISIAN, dugaan smntr adl kasus PEMBNHN JRK JAUH MELALUI HP o/ DUKUN ILMU HTM/si penelpon adl ROH GENTAYANGAN yg mencr MANGSA, hrp dimngrt & krm ke tmn/sdr semua, hrp slg membnt ssm umat MANUSIA.

Itulah isi lengkap sebuah SMS berantai yang dikirim secara anonim. Entah darimana SMS tersebut berasal namun yang jelas setelah ditelusuri Okezone ternyata SMS tersebut hanya sebuah kebohongan.

Okezone melansir melalui The Mercury online, Sabtu (10/5/2008), terdapat berita dari Pnom Penh yang menyatakan bahwa pihak pemerintahan Kamboja telah mengklarifikasi berita mengenai nomor merah yang dapat menyebabkan kematian. Menteri Komunikasi dan Informatika Kamboja So Khun mengatakan bahwa rumor ini kemungkinan besar dilontarkan untuk memunculkan ketegangan dan keresahan di masyarakat menjelang pemilu Kamboja yang akan berlangsung bulan Juli nanti.

“Semua orang bisa membuat hal seperti ini. Setelah rumor nomor merah ini nanti akan berkembang lagi rumor-rumor yang lain,” ujar So Khun. Berita dari The Mercury ini pun ternyata ditulis pada akhir bulan April tahun ini.

So Khun menganggap rumor seperti ini bukan merupakan hal yang baru di Kamboja, dimana sebagian besar masyarakatnya masih mempercayai hal-hal gaib, ilmu sihir dan roh halus.

Karakter masyarakat yang hampir sama dengan Indonesia. Lihat saja betapa resahnya masyarakat ketika timbul isu mengenai hantu Kolor Ijo atau drakula penghisap darah sapi yang beredar menjelang pemilu.

Bahkan saat ini melempar sebuah rumor bernada gaib seperti itu menjadi semakin mudah. Selain karena didukung karakter masyarakat yang masih percaya hal-hal gaib, juga didukung oleh teknologi ponsel yang kini sudah berada di tangan sebagian masyarakat.

Pajak ekspor kakao’

Pro-kontra Pengenaan Pajak Ekspor atas Kakao

JAKARTA – Sebuah surat dari Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra dilayangkan ke Menteri Keuangan Yusuf Anwar. Intinya meminta koleganya tersebut segera mengatur kebijakan penghapusan PPN dan penerapan Pungutan Ekspor (PE) atas kakao. Surat bernomor B. 168/M.Sesneg/03/2005 tertanggal 17 Maret 2005 itu meminta realisasinya dilaporkan langsung kepada Presiden.
Surat tersebut tampaknya semakin menguatkan niat pemerintah yang tengah berancang-ancang menerapkan PE atas sejumlah komoditi, salah satunya kakao. Keinginan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu.
Menurut Direktur Agro pada Departemen Perindustrian, Yamin Rahman, pengenaan PE hanya untuk biji kakao yang tidak berkualitas (unfermented bean). Dengan demikian ekspor biji kakao nantinya adalah kakao berkualitas. Semakin berkualitasnya kakao dalam negeri ditargetkan ekspor meningkat dari US$ 135 juta pada 2003 menjadi US$ 169 juta pada 2009.
“Selama ini PE tidak dikenakan sehingga ekspor biji kakao tidak terkendali, apapun kualitas dapat diekspor. Pengenaan PE itu supaya ada perbedaan dengan ekspor biji kakao yang berkualitas. Dengan begitu petani terdorong untuk meningkatkan kualitas kakaonya,” kata Yamin.
Namun, rencana tersebut tidak didukung pihak-pihak berkepentingan di bidang kakao, terutama Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo). Askindo yang diklaim beranggotakan pedagang, industri dan petani, merasa tidak pernah dilibatkan dalam membahas masalah PE. Dilain pihak, industri yang diwakili Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI) memotori dukungan pengenaan PE.
Ketua Umum AIKI, Piter Jasman mengatakan pengenaan PE tidak hanya akan meningkatkan kualitas kakao tetapi juga akan mengundang investasi masuk ke dalam negeri.
“Tanpa ada pengenaan PE, industri asing akan sulit berinvestasi di Indonesia karena mereka bisa leluasa mengekspor tanpa ada hambatan,” kata Piter.
Perdebatan apakah PE harus dikenakan atau tidak sudah terjadi sejak diketahui akan adanya RPP. Secara logika, PE otomatis akan dikenakan kepada pedagang maka kebijakan PE akan merugikan pedagang.
Hanya saja, pada kakao pola perdagangan yang sarat dengan rantai distribusi dan lemahnya posisi petani membuat kondisinya berbeda. Pengenaan PE akhirnya akan dibebankan kepada petani. Kakao adalah komoditi dunia, dimana harga ditentukan pasar internasional. Karena mata rantai perdagangan yang panjang hingga ke petani maka petani akan dibebani PE melalui penurunan harga kakao.
“Pedagang tidak rugi apapun jika PE diterapkan. Harga di tingkat petani yang akan semakin merosot,” kata Ketua Umum Askindo Zulhefi Sikumbang.
Petani Tolak
Asosiasi Petani Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah dalam suratnya kepada Askindo menyatakan penolakan atas rencana PE. “Pungutan itu tidak akan menguntungkan petani kakao,” kata A. Djafar dalam suratnya tertanggal 4 Mei 2005.
Djafar menggambarkan posisi petani kakao sangat lemah. Pungutan berupa PBB, PPh Pasal 22, PPN dan retribusi dan iuran ekspor yang dipungut oleh daerah menjadi beban petani.
Ketua Komisi VI DPR Khofifah Indar Parawangsa menilai pengenaan PE tidak bisa menjawab masalah kualitas dan produktivitas petani. Bahkan dia pesimis PE bisa kembali ke petani. “Kalau sudah masuk ke kas negara sulit menariknya,” ujar Khofifah.
Khofifah mengusulkan bentuknya tidak dalam PE namun iuran ditarik oleh negara yang bisa langsung dikembalikan kepada petani. Dengan begitu dananya bisa langsung disalurkan kepada petani.
Ditambahkannya, kalaupun pemerintah berencana akan memberlakukan PE kakao hendaknya dihitung secara komprehensif sehingga jangan sampai PE tersebut justru merugikan pihak-pihak terkait. ”Saya ingin ada hitung-hitungan secara komprehensif soal PE kakao. Seandainya PE diberlakukan apakah akan berimplikasi positif atau negatif terhadap petani serta industri kakao,” kata Khofifah.

Gunung Berapi di Venus?????

TEMPO Interaktif, OXFORD: Satelit pemantau Venus Express milik Badan Antariksa Eropa (ESA) mendeteksi adanya gas gunung berapi sulfur dioksida dalam kuantitas besar di Venus. Para ilmuwan kini berusaha menentukan apakah itu membuktikan adanya gunung berapi aktif di planet tersebut atau gas itu sekadar lahir dari mekanisme di atmosfer.

Pencarian gunung berapi di Venus memang sudah lama dilakukan ESA. “Gunung berapi adalah bagian penting dari sistem iklim sebuah planet,” kata Fred Taylor, ilmuwan program Venus Express dari Universitas Oxford, Inggris. “Gunung berapi melepas gas seperti sulfur dioksida ke atmosfer planet.”

Di bumi, sulfur tak tinggal lama di atmosfer. Sebaliknya, sulfur beraksi dengan permukaan Bumi yang didominasi laut. Hal yang sama diduga terjadi pula di Venus walaupun dengan proses yang lebih lambat, dalam skala sekitar 20 juta tahun.

Beberapa ilmuwan memperkirakan proporsi besar sulfur dioksida yang ditemukan di atmosfer merupakan bagian dari “asap mesiu” erupsi gunung berapi. Meski demikian, ledakan semacam itu dapat terjadi sekitar 10 juta tahun lalu dan sulfur tetap berada di atmosfer karena dibutuhkan waktu lama untuk turun ke permukaan planet yang didominasi batuan.

Simak…!

 

 

 

Januari-September Ekspor Kakao 135.000 Ton

 

 

Produksi Kakao Sulsel Turun 10%
 

 

 

MAKASSAR, Upeks–Data Pelabuhan Makassar menyebutkan dari Januari hingga September 2007 tahun ini, hanya sekitar ekspor kakao dari Sulsel hanya 135.000 ton. Hal itu sebagai akibat dari terjadinya pula penurunan hasil produksi kakao Sulsel tahun ini.

 

 

Bahkan, seperti yang terungkap dalam jumpa pers yang digelar Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) Sulsel, Kamis (21/11) kemarin, diperkirakan mengalami penurunan hingga mencapai 10%. Hal itu diakibatkan banyaknya persoalan, diantaranya hama, yang mengakibatkan panen petani menurun.
Pimpinan PT Coklat Murni, Zaenal Dg Beta, mengatakan, tahun sebelumnya ekspor kakao Sulsel bisa mencapai 202.000 ton, sementara tahun ini antara Januari hingga September data pelabuhan menyebutkan hanya sekitar 135.000 ton yang mampu diekspor.
“Diperkirakan akhir tahun ini ekspor kakao Sulsel akan mengalami penurunan. Selain hama, faktor lain yang juga terlihat sangat berpengaruh yakni curah hujan yang terlalu tinggi, akibatnya terjadi pembusukan di pohon,” keluhnya.
Dia menambahkan, budi daya kakao Sulsel 80% dikelola petani, padahal selayaknya budi daya kakao yang baik melalui sistem perkebunan. Karena jangka waktu atau usia kakoa dipangkas kembali berkisar 15 hingga 10 tahun. Meski dia mengakui hasil produksi kakao Sulsel tetap menjadi incaran pasar.
Di tempat sama, Pimpinan PT Haji Naga Fahrul Halim memperkirakan bulan November tahun ini ekspor kakao tidak mampu mencapai angka 2.000 ton, dibandingkan bulan lalu, dengan tahun sebelumnya mencapai 6.000 ton. Sehingga penutupan akhir tahun kakao Sulsel yang mampu dieksor tidak akan mencapai 190.000 ton.
“Harga kakao di Makassar kini mencapai Rp16.800 per kilonya. Sementara harga dunia terakhir menunjukkan USD 1770.000 setelah dipotong dari USD 1970.000 perkilonya,”